Sektor energi masih menghadapi tantangan utama berupa peningkatan kebutuhan dan konsumsi yang tidak diimbangi secara proporsional oleh peningkatan pasokan dan ketersediaan.

            Pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan energi, disampaikan  Ketua Komisi VII Teuku Riefky Harsya, saat Tim Kunjungan Kerja melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan, Selasa (22/6), di Gedung Sate, Bandung.

            Menurutnya peningkatan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia menghadapi beberapa masalah yang menjadi kendala, antaranya masalah lingkungan hidup yang dikaitkan dengan penerapan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No.32 Tahun 2009, tentang dampak kegiatan industri migas pada lingkungan.

            Masalah lainnya adalah tata ruang dan tumpang tindih lahan pertambangan, proses persetujuan rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi, dan masalah perpanjangan kontrak KKKS minyak dan gas bumi dengan Pemerintah Indonesia yang berakhir dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.

            Teuku Riefki mengkhawatirkan produksi minyak bumi yang mengalami penurunan, demikian pula dengan tingkat produksi gas bumi yang juga mengalami stagnasi.

            Pada sektor ketenagalistrikkan juga masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan pasokan yang menyebabkan pemadaman bergilir dihampir semua daerah di Indonesia. Selain itu ada kebijakan Pemerintah untik menyesuaikan Tarif Dasar Listrik bagi pelanggan di atas daya 900 VA mulai Juni 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memberikan perhatian dan menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak sosialnya.

            Sektor lingkunagn hidup, juga mendapatkan perhatian Komisi VII, sebab yang menjadi persoalan besar dan tantangan yang dihadapi dunia saat ini, selain issue energi dan pangan adalah issue perubahan iklim terutama akibat pemanasan global dan degradasi kualitas lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya. Untuk itu, telah dikembangkan mekanisme penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. “Aspek lingkungan hidup harus menjadi focus perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena sebagian besar keberlangsungan kehidupan sangat tergantung pada kondisi lingkungan hidup,” tegas Ketua Komisi VII. (as).